TURKINESIA.NET – ANKARA. Dengan kecenderungan anti-vaksinasi yang meningkat di Turki, wakil ketua Partai Gerakan Nasionalis (MHP) Sefer Aycan mengusulkan undang-undang baru pada hari Kamis (16/08). Sefer memperkenalkan hukuman penjara wajib minimum bagi orang tua yang tidak memvaksinasi anak-anak mereka.

Sefer, anggota parlemen MHP dari wilayah Kahramanmaraş mengusulkan untuk memperkenalkan hukuman penjara minimum enam bulan sampai dua tahun untuk orang tua atau wali tersebut dengan harapan dapat memberantas penyakit menular seperti tuberkulosis, hepatitis, AIDS dan banyak lagi.

Jika disahkan, undang-undang akan menjadi langkah hukum pertama yang diambil untuk vaksinasi wajib.

Dengan banyak keluarga yang bersikap skeptis tentang masalah vaksin dan terjadi banyak adu argumen antara dokter dan pasien, Sefer Aycan membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi dengan harapan menyoroti urgensi masalah ini.

Sefer mengatakan vaksinasi bukan masalah pilihan pribadi melainkan tanggung jawab kehidupan bersama masyarakat.

Di Turki, jumlah orang yang menolak vaksinasi telah berkembang pesat; tahun 2014, 1370 orang yang tidak divaksin, meningkat menjadi 5091 orang pada tahun 2015, tetapi jumlah ini dengan cepat berlipat ganda menjadi empat kali lipat pada tahun 2016 mencapai 11.470 dan 23.000 pada tahun 2017 tidak divaksinasi. Para ahli percaya bahwa jika kecenderungan ini berlanjut maka akan menyebabkan wabah penyakit menular yang sebenarnya bisa dicegah dengan vaksin.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa tren anti-vaksinasi baru di Turki menyedihkan dan bahwa mereka prihatin tentang “penyebaran informasi yang salah mengenai vaksin dan bagaimana ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan publik mengenai vaksinasi,” dan berdampak negatif terhadap kesehatan publik.

para peneliti menekankan untuk mencapai “kawanan kekebalan” setidaknya 90 hingga 95 persen orang di masyarakat perlu divaksinasi. Kekebalan kawanan membantu melindungi semua orang di masyarakat, termasuk bayi baru lahir, orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang berbahaya seperti pasien kanker, AIDS dan arthritis dan individu lain yang tidak dapat divaksinasi karena alasan medis.

Menurut Profesor Alpay Azap dari KLİMİK, Masyarakat Mikrobiologi Klinik Turki dan Penyakit Menular, banyak negara juga menghadapi masalah ini karena meningkatnya preferensi gaya hidup organik dan takhayul.

Karena gerakan anti-vaksin terorganisir yang menuduh bahwa vaksin menyebabkan autisme dan penyakit lainnya banyak orang juga memilih tidak divaksin, namun kenyataannya ada banyak bukti ilmiah bahwa tidak ada kaitan (antara autisme dan penyakit lain dengan vaksin).

Beberapa negara lain telah berusaha melawan gerakan anti-vaksin dengan menerapkan aturan tegas pada siapa saja yang menghalangi anak mendapat vaksinasi.

Pakistan misalnya. Negara ini menerapkan hukuman penjara.

“Tidak ada pengampunan, kami telah memutuskan untuk menghadapi kasus penolakan dengan tangan besi. Siapapun yang menolak (vaksinisasi) akan dijebloslan ke penjara,” kata Wakil Komisioner Pemerintah Kota Peshawar, Riaz Khan Mehsud.

Kemudian Italia. Negara ini menerapkan hukuman larangan sekolah hingga denda bagi anak dan orangtua yang menolak divaksin. Perdana Menteri Italia Paolo Gentiloni baru-baru ini mengambil keputusan tegas dengan menerapkan aturan baru anak wajib divaksin. Vaksinasi menjadi persyaratan bagi anak yang ingin ikut Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Ketika nanti anak akan masuk sekolah dasar dan masih belum divaksin juga maka orang tuanya bisa diberikan denda.

Langkah Italia kemudian diikuti oleh Jerman. Menteri Kesehatan Jerman Hermann Grohe mengatakan dengan peraturan yang baru para orang tua yang gagal menyertakan anaknya dalam program vaksinasi wajib akan diberikan denda hingga mencapai Rp 37 juta. Selain itu sang anak juga bisa dikeluarkan dari sekolahnya khusus pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Tidak ketinggalan Australia. Pemerintah Australia melakukan aturan potong tunjangan hingga sekitar Rp 1,5 miliar. Di Australia memang ada tunjangan dari pemerintah untuk setiap anak yang lahir. Bila orang tua tidak memvaksinasi anak maka tunjangan tersebut akan dicabut. [Daily Sabah]